djp.web.id

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sudah akan diberlakukan mulai 1 April 2010. Terdapat banyak perubahan yang cukup mendasar dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 ini

See original here:
Tempat Lain Yang Ditentukan Sebagai Tempat Terutang PPN

Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.

Originally posted here:
Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pesangon

Setelah UU Nomor 36 Tahun 2008 memberikan penegasan khusus tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi yang bermbasiskan syariah, kini giliran UU Nomor 42 Tahun 2009 juga memberikan ruang khusus untuk menegaskan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi bermbasiskan syariah.

Go here to see the original: 
Aspek Syariah Dalam UU PPN Baru

Peraturan mengenai keberatan dimuat dalam Pasal 25 UU KUP Pasal 25 UU No 6 tahun 1983 ini telah mengalami perubahan di UU No 9 Tahun 1994, UU No 16 Tahun 2000, dan UU No 28 tahun 2007 Berikut lanjutan mengenai aturan dalam pasal pasal 25 yang telah diubah terakhir dalam UU No 28 tahun 2007: Ayat

More:
KEBERATAN (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah menegaskan bahwa biaya promosi dan penjualan adalah merupakan biaya yang dapat dikurangan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya PPh terutang. Namun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.Selama

Read the original: 
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Formulir-formulir perpajakan berikut ini dapat Anda download untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, baik terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan ke kantor pajak, meliputi pelaporan bulanan ( SPT Masa ) maupun tahunan ( SPT Tahunan ). Sebagian besar telah menggunakan format excel sehingga mudah untuk dipergunakan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 Form-1771-Rupiah | Lampiran Khusus Form-1771-Rupiah 2009 | Lampiran Khusus Transkrip LK Form-1771 Rupiah 2009 | Dasar hukum : PER-39/PJ/2009 | Pdf 402Kb SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Rupiah Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 245kb SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Dollar Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 278kb SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Form-1771Y Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 59kb SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form-1721 Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 211kb SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770 Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 381kb SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770S Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 104kb SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770SS Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007, PER-8/PJ/2008 | Excel 131kb SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770SS Tahun Pajak 2008 | Dasar hukum : PER-24/PJ/2008, PER-7/PJ/2009 | Excel 627kb SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pembetulan Form-1770Y Tahun pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 55kb Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form-1721 Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 SPT Masa Pajak Penghasilan SPT Masa PPh Pasal 21 | Mulai berlaku Juli 2009 | Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 | Dasar hukum : PER-32/PJ/2009 | Excel 326kb excel SPT Masa PPh Pasal 23/26 | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23/26 | Bukti Potong PPh Pasal 23 | Bukti Potong PPh Pasal 26 | Mulai Nopember 2009 | Dasar Hukum : PER-53/PJ/2009 | Pdf 527kb SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)New !!! | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat(2 | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat(2) Bunga Deposito | Bukti Potong PPh Final Hadiah Undian | Bukti Potong PPh Final Penjualan Saham | Bukti Potong PPh Final Bunga Deposito | Mulai Nopember 2009 | Dasar hukum : PER-53/PJ/2009 | Pdf SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SPT Masa PPN 1108 | Mulai Masa Januari 2008 | Dasar hukum : PER-180/PJ/2007, PER-14/PJ/2008, PER-29/PJ/2008 SPT Masa PPN 1108 | Mulai Masa Januari 2008 | Dasar hukum : PER-180/PJ/2007, PER-14/PJ/2008, PER-29/PJ/2008 SPT Masa PPN 1107 | Mulai Jan 2007 s/d Des 2007 | Dasar hukum : PER-146/PJ/2006, PER-142/PJ/2007 | Excel 172Kb SPT Masa PPN 1195 | Mulai Masa Januari 1995 s/d Desember 2006 | Dasar hukum : KEP-12/PJ/1995, KEP-155/PJ/1997, KEP-222/PJ/1997 | Excel 235Kb

See the original post: 
Download Formulir Perpajakan

Inilah keputusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA yang saya ambil dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin oleh Sunardi menghukum terdakwa Purnomo Saputro (55 thn) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.8943.251.247

See the original post here:
Keputusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA

Habis ketawa sendiri baca2 entry blog ini, ternyata pernah juga saya jadi “seperti itu”.

See original here: 
Selamat Tahun Baru 2010

Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :             a.         2 (dua) digit Kode Transaksi;             b.         1 (satu) digit Kode Status; dan             c.         3 (tiga) digit Kode Cabang.  .. Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :             a.         2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan             b.         8 (delapan) digit Nomor

Read more: 
Kode dan Nomor Faktur Pajak Standar