djp.web.id

Dalam ketentuan UU PPN yang baru, menetapkan adanya kriteria Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kriterian PKP risiko rendah ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) dan Pasal 9 ayat (4d).

Go here to read the rest:
Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah

Incoming search terms for the article:

• download excel formulir surat permohonan PKP (1)
• Kelebihan PKP (1)
• kriteria pengusaha tidak kena pajak (1)
• PAJAK (1)
• resiko rendah (1)
• restitusi resiko rendah (1)

Ini adalah kisah nyata. Dikisahkan oleh Kepala Bidang P4 Kanwil, dan diceritakan kembali (tentu saja) oleh saya sendiri.

Go here to read the rest:
Pak Nata

Di “per-PPN-an” dikenal istilah kegiatan membangun sendiri atau disingkat KMS. Dasar hukumnya adalah Pasal 16C UU PPN 1984 yang berbunyi [amandemen 2000] : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Apa sih KMS itu?

See the original post here:
KMS

Incoming search terms for the article:

• tarif pajak kms? (3)
• apa itu pendaftaraan KMS (1)
• Kms 08 (1)
• KMS pajak (1)
• ppn kms (1)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, meniadakan penggolongan Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana mulai 1 April 2010. Dengan tidak adanya Faktur Pajak Sederhana, maka konsekuensinya Pengusaha Kena Pajak yang sebelumnya menggunakan Faktur Pajak Sederhana, kini harus menggunakan Faktur Pajak yang bentuknya dan penomorannya hampir

Read more from the original source:
Faktur Pajak Untuk PKP Pedagang Eceran

Incoming search terms for the article:

• Faktur Pajak Pedagang eceran (10)
• pedagang eceran (4)
• cache:82iXMu8iIZMJ:djp web id/2010/05/09/kewajiban-pengusaha-kena-pajak-terkait-faktur-pajak/ kewajiban _ kewajiban pengusaha kena pajak (2)
• faktur pajak untuk pedagang eceran (2)
• PKP PEDAGANG ECERAN TERBARU (1)
• PKP PEDAGANG ECERAN (1)
• ppn bagi pkp eceran tahun 2010 (1)
• penulisan no faktur pajak (1)
• pengusaha kena pajak pedagang eceran (1)
• Pedagang Eceran 2010 (1)
• bagaimana dengan faktur pajak untuk pedagang eceran (1)
• pajak pkp (1)
• Pajak Pedagang (1)
• kewajiban perpajakan pedagang eceran (1)
• faktur pajak pengusaha eceran (1)
• faktur pajak eceran (1)
• cara menulis no faktur pajak PKP pedagang eceran (1)
• bagaimana jika pedagang tidak PKP (1)
• undang undang pedagang eceran (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN, faktur pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap : Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean Ekspor BKP berwujud Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukan (PM) nya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan

Go here to see the original:
Saat Pembuatan Faktur Pajak Dan Sanksi Keterlambatannya

Incoming search terms for the article:

• saat pembuatan faktur pajak 2010 (9)
• saat pembuatan faktur pajak (3)
• sanksi keterlambatan pembuatan faktur (2)
• kapan saat pembuatan faktur pajak 2010 (1)
• pembuatan faktur pajak 2010 (1)
• pembuatan faktur pajak barang kena pajak (1)
• saat pembuatan faktur pajak baru (1)
• sanksi keterlambatan faktur pajak (1)

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kelebihan dalam membayar PPN dan PPnBm berhak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tersebut (restitusi). Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPnBM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

More here: 
Tata Cara Restitusi PPN dan PPnBM

Incoming search terms for the article:

• restitusi ppn (13)
• tata cara restitusi ppn (6)
• peraturan restitusi ppn (4)
• restitusi ppnbm (3)
• prosedur restitusi ppn (2)
• aturan PPN dan PPnBM terbaru (1)
• prosedur restitusi (1)
• tata cara dan prosedur restitusi (1)
• tata cara memperoleh restitusi (1)
• tata cara pembayaran dan restitusi dalam pajak (1)
• tata cara pembayaran restitusi (1)
• tata cara pengembalian kelebihan PPN atau PPN dan PPnBM (1)
• tentang restitusi PPN tahun 2010 (1)
• undang - undang restitusi (1)
• PPN restitusi 2010 (1)
• ppn dan ppnbm 2010 (1)
• cara bayar Ppn (1)
• cara pembayaran PPN (1)
• cara restitusi (1)
• No 72/PMK 03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPnBM (1)
• peraturan mengenai tata cara restitusi (1)
• peraturan pajak tata cara permohononan restitusi (1)
• peraturan ppnbm terbaru (1)
• peraturan restitusi ppnbm (1)
• peraturan restitusi terbaru (1)
• peraturan tentang restitusi terbaru (1)
• permen restitusi ppn (1)
• pmk restitusi 2010 (1)
• undang-undang no 42 tahun 2009 tentang restitusi (1)

Salah satu kegiatan transaksi yang dikenakan PPN adalah atas ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU Nomor 42 Tahun 2009.

Go here to read the rest: 
Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang Atas Ekspornya Dikenakan PPN

PESANDINGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-159/PJ/2006 DENGAN PER-13/PJ./2010 NO PER-159/PJ/2006 PER-13/PJ./2010 Keterangan 1.

Visit link:
Faktur Pajak : Persandingan PER-159/PJ/2006 dengan PER-13/PJ./2010

Incoming search terms for the article:

• per-159/pj /2006 (3)
• per 159 (2)
• per 159 faktur pajak (2)
• PER 159/PJ /2006 (2)
• PER DJP NO PER-10/pj/2010 (2)
• per159/pj/2006 (1)
• per-159 (1)
• PER-13/PJ/2010 (1)
• Per DJP No 13/PJ/2010 (1)
• peraturan dir jenderal pajak PER-13/PJ/2010 (1)

APAKAH FAKTUR PAJAK YANG MASIH MENCANTUMKAN KATA STANDARD MASIH BISA DIPAKAI?

Read more: 
FAKTUR PAJAK STANDARD MASIH BISA DIPAKAI?