Penggunaan e-SPT PPN 1107 sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009

May 06
2010

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2010, maka bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyampaian e-SPT selama belum ada aplikasi baru melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-59/PJ/2010 tanggal 3 Mei 2010.

Go here to see the original: 
Penggunaan e-SPT PPN 1107 sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009

Incoming search terms for the article:

Penggunaan Faktur Pajak Lama

May 03
2010

Dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ./2010 , banyak sekali pertanyaan mengenai tentang faktur pajak, antara lain sebagai berikut: Apakah faktur pajak yang lama masih bisa dipakai? Apakah faktur pajak harus dibuat sama persis sesuai dengan cantoh lampiran IA dan IB peraturan tersebut?

Continue reading here:
Penggunaan Faktur Pajak Lama

Incoming search terms for the article:

Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan

Mar 24
2010

Dalam rangka melakukan pembenahan sistem administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Excerpt from: 
Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan

Incoming search terms for the article:

Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Mar 12
2010

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10 /PJ/2010.

View post: 
Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Penegasan Mengenai Pengertian Sewa dan Penggunaan Harta

Mar 11
2010

Untuk memberikan pemahaman yang sama dalam hal menafsirkan pengertian sewa dan penggunaan harta serta jasa-jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010

More:
Penegasan Mengenai Pengertian Sewa dan Penggunaan Harta

Incoming search terms for the article:

SE – 45/PJ/2009

Feb 23
2010

21 April 2009 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ/2009 TENTANG PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-81/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: I. PENYEMPURNAAN BEBERAPA KETENTUAN Dalam rangka pengenaan PBB Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2009 dan seterusnya, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan sebagai berikut: 1.

View original post here: 
SE – 45/PJ/2009

Ralat PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B

Dec 21
2009

Sehubungan dengan terjadinya beberapa kesalahan kata pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan penerapan ketentuan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Ralat atas PER-61/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009.Bagian yang diralat adalah:beberapa frase yang terdapat dalam

Original post:
Ralat PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B

Incoming search terms for the article:

Ingat: Nomor Seri Faktur Pajak (PPN) agar Kembali ke Nomor Seri "1"

Dec 21
2009

Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2010. Tentunya untuk memasuki tahun baru 2010 ini, kita harus lebih optimis lagi. Segala kegagalan yang kita alami selama tahun 2009 dapat kita jadikan sebagai pemicu dan cambuk bagi kita untuk memperbaiki bahkan meraih sukses di tahun 2010 ini.Memasuki 1 Januari 2010 ini, kita juga perlu memperhatikan beberapa kegiatan administrasi yang

Go here to see the original:
Ingat: Nomor Seri Faktur Pajak (PPN) agar Kembali ke Nomor Seri "1"

Incoming search terms for the article:

Tata Cara Penyelesaian Keberatan PBB

Dec 16
2009

Pengajuan keberatan atas PBB sesuai dengan ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 (baca artikel terkait di sini). Untuk memberikan penegasan lebih detil dalam pelaksanaan proses penyelesaian keberatan PBB ini, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2009 tanggal 8 Desember 2009.

Go here to read the rest:
Tata Cara Penyelesaian Keberatan PBB

Incoming search terms for the article:

Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Namanya Tidak Di Surat Paksa

Dec 07
2009

Guna memberikan kepastian hukum dan mendukung pelaksaan kegiatan penagihan pajak, khususnya terhadap tindakan pemblokiran dalam rangka penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank milik Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat Paksa, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-108/PJ/

See the original post: 
Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Namanya Tidak Di Surat Paksa