DJP Blogger Community
Untuk mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan dan untuk menjaga kelestarian lingkungan, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian fasilitas di bidan perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi yang terbarukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 tanggal 28 Januari 2010
Read more:
Fasilitas Pajak dan Bea Cukai untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
Penyidikan pajak yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pajak terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan.
Read the original:
Prosedur Pembuatan Jaminan Escrow Account Untuk Penghentian Penyidikan
Jakarta, 09/10/09 (Fiscal News) – Menteri Keuangan Ri Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada hari ini, Jumat (09/10) bertempat di Aula Djuanda Depkeu. Acara ini dihadiri pula oleh jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Keuangan.Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan dengan dilantiknya
More here:
Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II di Lingkungan Depkeu
Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan terbaru tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 17 Juni 2009, berikut ini akan dibahas hal -hal yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009. Subjek Pengurangan PBB Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak: karena kondisi
View post:
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bagi Wajib Pajak yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan, dapat memanfaatkan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dimana proses penyidikan dapat dihentikan jika Wajib Pajak yang bersangkutan melunasi pajak yang seharusnya dibayar ditambah sanksinya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara
Read more from the original source:
Tata Cara Penghentian Penyidikan Perpajakan
Untuk mengakomodasi ada perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak serta untuk dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal proses pengurangan PBB, maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pengurangan PBB. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur
View original post here:
Tata Cara Pengurangan PBB
Guna melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan BPHTB, maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tanggal 17 Juni 2009.Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena
Read the rest here:
Pengurangan Sanksi PBB dan BPHTB
Community Links
Comment