djp.web.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.

Here is the original: 
Penyetoran Kembali PM yang Telah Dikreditkan Untuk PKP Gagal Produksi

Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kelebihan pembayaran PPN dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN-nya tersebut. Ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan ini, sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengusaha Kena

See the rest here:
PKP Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Incoming search terms for the article:

• PKP berisiko rendah (3)
• Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 2010 (2)
• keuntungan sebagai PKP (1)
• pajak beresiko rendah UU no 42 Tahun 2009 (1)
• pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (1)
• pendahuluan pengembalian pajak (1)
• Pendahuluan PKP (1)
• pengembalian pembayaran pendahuluan PPN (1)
• pkp beresiko rendah (1)

Untuk meningkatkan tertib administrasi PBB Dirjen Pajak telah menerbitkan PER- 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

More here:
Nomor Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Menteri Kuangan Nomor : 38/PMK.04/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mulai berlaku 1 April 2010.

View original post here:
PMK No.38/PMK.04/2010 dan No.40/PMK.04/2010

Incoming search terms for the article:

• PMK no 38/PMK 04/2010 (2)
• 40/PMK 04/2010 (1)
• kmk no 40/2010 (1)
• PMK 40/PMK/2010 (1)
• pmk no 38 (1)
• PMK no 40/PMK 04/2010 (1)

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang mulai berlaku pada 22 Februari 2010.

Read the original: 
Pemerintah Tetapkan Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, yang terbit tanggal 22 Februari 2010

Read the original here: 
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Incoming search terms for the article:

• cache:0mBjhqZPYTcJ:djp web id/2010/04/12/pengenaan-pajak-pertambahan-nilai-ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri-bagian-i/ pengertian membangun sendiri (1)

PMK-104 mengenai by promosi yg bisa dikurangkan sebagai biaya, bagi industri rokok dan pharmasi telah dicabut.

Read more from the original source:
PMK-104/PMK.03/2009 telah dicabut