djp.web.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib

Read the original: 
Penghitungan Besarnya Angsuran PPh

Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.

Originally posted here:
Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pesangon

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemeriksaan untuk tujuan lain dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-116/PJ/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.

Read more from the original source:
Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Share |

var fbShare = {url: ‘http://www.klinik-pajak.com/pencegahan-penyalahgunaan-tax-treaty-p3b.html’,size:’large’}Untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.   Penyalahgunaan P3B P3B tidak diterapkan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, meskipun penerima penghasilan telah sesuai dengan ketentuan.

See the original post:
Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B)

Undang-Undang PPN yang telah disahkan oleh DPR tanggal 16 September 2009 lalu, telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5069.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan

Read the original: 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM

Telah terbit Undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang terbit tanggal 15 Oktober 2009.  UU PPN dan PPnBM tersebut mulai

See the rest here: 
UU PPN dan PPnBM Terbaru No 42 Tahun 2009

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-34/PJ/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya ( download )maka terdapat perubahan minor yang pada formulir SPT Tahunan sebelumnya menimbulkan ketidakpastian, terutama formulir 1770 S dan 1770 SS. Seperti yang telah diketahui bahwa formulir 1770 S dan 1770 SS sangat akrab untuk masyarakat yang berstatus Karyawan. Formulir SPT dan Petunjuk pengisiannya dapat anda download disini.

Read the original post: 
SPT PPh Orang Pribadi 1770 Baru

Seiring dengan proses modernisasi administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk memperlancar penatausahaan dan pemindahan tempat pendaftaran dan tempat pelaporan usaha bagi WP atau PKP, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak

Read the rest here:
Tata Cara Pemindahan WP/PKP Yang Terdaftar di KPP Madya